topmetro.news – Mahasiswa Pemerhati Korupsi (MPK) mendorong BPK mengaudit secara menyeluruh terhadap semua anggaran dinas di Jakarta, baik yang swakelola maupun hibah di Jakarta.
Dalam pernyataan yang mereka keluarkan, Rabu (22/1/2025), MPK menyatakan keprihatinannya dan rasa kecewa atas peristiwa korupsi yang terjadi di Dinas Kebudayaan Jakarta. Peristiwa tersebut mereka nilai dapat merusak citra Pemprov DKJ di mata masyarakat.
“Kami meminta Badan Pemeriksa Keuangan BPK untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap semua anggaran dinas yang memiliki anggaran swakelola dan hibah, karena terungkapnya korupsi di Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta,” kata Koordinator Nasional MPK Sultan Takdir Maolidi.
“MPK meminta BPK, segera mengambil langkah cepat. Agar dapat menyelamatkan keuangan negara dari tangan tangan koruptor di lingkaran Dinas Dinas yang ada di Provinsi Jakarta. Ini merupakan langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Pemda DKJ,” imbuhnya.
Sultan juga menegaskan, korupsi di lingkaran Dinas Kebudayaan Jakarta yang sudah ada tersangkanya di Kejaksaan Tinggi Jakarta, bukan tidak mungkin ada di dinas lain.
“Bukan tidak mungkin kasus serupa ada di dinas lain. Oleh karena itu, MPK mendorong BPK mengaudit secara menyeluruh dinas yang memiliki anggaran swakelola dan hibah. Supaya terang-benderang, apakah uang negara itu aman dikelolanya. Atau hanya menjadi ‘bancakan’ para koruptor,” katanya.
Ia menyebut, bahwa mereka (Mahasiswa Pemerhati Korupsi), akan terus mengawasi dan bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk menangani penyimpangan-penyimpangan yang ada. “Dan kami minta Pj Gubernur DJK segera memecat kepala-kepala dinas yang tersandung korupsi dan kasus kasus lainya,” kata Sultan.
“Kami berharap Pj Gubernur Teguh dapat menjalankan tugasnya dengan penuh integritas. Dan segera mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menyelamatkan citra Pemprov DKJ,” tutup Sultan.
sumber | RELIS
